Sabtu, 08 Desember 2018 | 18:25

Mamuju, Sulbarkita.com—Pemerintah Kabupaten Mamuju tak mampu memberi solusi terhadap tuntutan perawat honorer di daerahnya untuk mendapatkan kenaikan gaji. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Suaib mengatakan anggaran APBD Mamuju tak mendukung pemenuhan tuntutan tersebut. “Kami tidak bisa menaikkan upah mereka karena anggarannya tidak cukup,” kata dia. Pernyataan tersebut diungkapkan Suaib saat DPRD Mamuju memfasilitasi.... Selengkapnya...

Jumat, 07 Desember 2018 | 09:17

Mamuju, Sulbarkita.com -- Demonstrasi yang digelar ratusan perawat yang berstatus tenaga honorer di kantor Bupati dan DPRD Mamuju pada Kamis 6 Desember 2018 berbuntut mogok kerja. Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Cabang Mamuju, Usman mengatakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Mamuju sudah sepi aktivitas perawat honorer pasca-demo tersebut. “Kami.... Selengkapnya...

Kamis, 06 Desember 2018 | 17:37

Mamuju, Sulbarkita.com--Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Dadal Angkoro mengatakan perekonomian global yang tumbuh tidak merata dan penuh ketidakpastian akan berlanjut pada 2019. Oleh karena itu, dia mengibau agar daerah memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak kelambatan ekonomi global tersebut.“Harus saling bersinergi sembari menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” kata Dadal dalam Pertemuan Tahunan.... Selengkapnya...

Selasa, 04 Desember 2018 | 21:36

Mamuju, Sulbarkita.com—Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mempertanyakan sejumlah aset yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Regional Sulbar. Menurut Idris terdapat aset yang tidak terorganisasi dengan baik. “Saya paling konsen mengenai aset yang saat ini justru tidak terorganisir dengan baik dan tidak mendapatkan jaminan keberadaannya, “ kata Idris dalam siaran persnya saat mengunjungi RSUD Regional Sulbar,.... Selengkapnya...

Minggu, 02 Desember 2018 | 18:21

Mamuju, Sulbarkita.com— Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucurkan anggaran sebesar Rp 2 miliar rupiah untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sebuku Energi Malaqbi. Dana tersebut untuk menunjang operasional perusahaan yang bakal mengelola hak partisipasi atau Perticipating Interest (PI) Blok Sebuku, antara Sulbar dan Kalimantan Selatan tersebut."Penyertaan modal ini berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1.... Selengkapnya...

Kamis, 29 November 2018 | 14:34

Mamuju, Sulbarkita.com -- Kini warga Sulawesi Barat bisa ikut membantu penindakan kasus kriminal. Sebab Senin lalu, 26 Oktober 2018, Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar meluncurkan aplikasi berbasis mobile yaitu “Polisiku”. Hal itu diumumkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulbar, AKBP Mashura, di Café 85 (Polda Lama), Jalan Ahmad Kirang, Kelurahan Binanga, Mamuju.“Aplikasi ini.... Selengkapnya...

Rabu, 28 November 2018 | 17:19

Mamuju, Sulbarkita.com--Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menyatakan potret atau gambaran nelayan Indonesia termasuk Sulbar sangat miris. Itu karena kehidupan komunitas nelayan masih jauh dari kondisi yang ideal.“Itu bisa terlihat dari perkampungan nelayan di sepanjang pesisir Sulbar, kondisinya kumuh, tidak tertata dengan baik dan kurang rapih, serta kecenderungan kurang higienis,” kata Ali Baal.... Selengkapnya...

Selasa, 27 November 2018 | 17:10

Mamuju, Sulbarkita.com – Sejak diresmikan pada 16 April 2018, Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Iman Santoso Polda Sulbar masih enggan ditempati warga untuk berobat. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Brigjen Pol. Baharuddin Djafar mengatakan persoalan itu disebabkan oleh masyarakat yang menganggap rumah sakit itu adalah milik polisi. “Rumah Sakit Bhayangkara bukan.... Selengkapnya...

Jumat, 23 November 2018 | 13:04

Mamuju, Sulbarkita.com -- Sudah dua pekan puluhan warga Kabupaten Mamasa menetap di Balai Pertemuan Gereja Eben Haezer, Desa Pokkang, Kecamatan Kalukku. Di daerah yang berjarak 35 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Mamuju tersebut, mereka mengungsi lantaran gempa yang kerap mengguncang daerahnya.Dari pantauan Sulbarkita.com Kamis 22 November 2018, para pengungsi tersebut menempati balai seukuran.... Selengkapnya...

Rabu, 24 Oktober 2018 | 06:09

Mamuju, Sulbarkita.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat memberikan batas waktu 3 kali 24 jam bagi peserta pemilihan umum (pemilu) 2019 yang belum memberikan paraf persetujuan atas draf Alat Peraga Kampanye (APK). Bila mereka melewati tenggat tersebut, KPU tidak akan melayani komplain atas desain APK yang akan segera dicetak. “Batas.... Selengkapnya...