Nasional

Sabtu, 25 Juli 2020 | 16:38

Sri Mulyani/Sumber: Kemenkeu RI

Jakarta, Sulbarkita.com--Pemerintah Pusat akan kembali menambah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menopang ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, sebanyak Rp 31,8 triliun di antaranya untuk BLT Dana Desa.

"Akan kami expand hingga 29 juta yang mencakup seluruh masyarakat baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Sri Mulyani dalam Future Financial Festival, Sabtu, 25 Juli 2020.

Sri Mulyani merincikan alokasi perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun tersebut mencakup wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan non-Jabodetabek. Khusus untuk non-Jabodetabek adalah Rp 32,4 triliun, yang terdiri dari Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja, Rp 6,9 triliun untuk diskon listrik, Rp 25 triliun untuk logistik, pangan, atau sembako. Dan terakhir yang sudah disebutkan sebelumnya yakni Rp 31,8 triliun untuk BLT Dana Desa.

"Tujuan pemberian BLT tersebut untuk menopang agar masyarakat yang menurun pendapatannya bisa bertahan selama pandemi," ucap Sri Mulyani.

Lantas bagaimana dengan penerima BLT Dana Desa di Sulbar? data dari Dinas Sosial Sulbar menyebutkan penerima BLT di Sulbar mencapai 75 ribu Kepala Keluarga (KK).

Dari informasi yang dihimpun Sulbarkita.com, Mamuju mendapatkan BLT sebanyak 4.808 KK, Majene sebanyak 21,397 KK, Polewali Mandar sebanyak 11.520 KPM, Pasangkayu sebanyak 8.400 KK, dan Mamasa sebanyak 14.517.

BACA JUGA:
Mensos Suntik Rp 1,8 juta pada 75 Ribu Warga Miskin di Sulbar

BLT tersebut sebanyak Rp 600 ribu perbulan yang disalurkan tiga bulan mulai April hingga Juni 2020. Sehingga total BLT yang diterima masyarakat adalah Rp 1,8 juta.

Pemerintah Provinsi Sulbar kemungkinan besar mengajukan penambahan data baru. Sebab Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengakui masih ada masyarakat yang belum terjangkau dalam penyaluran bantuan sosial.

"Mungkin ada yang sudah meninggal tapi masih ada di dalam data atau ada yang baru tapi belum terdata. Ini semua yang harus kita benahi sekarang," kata Ali Baal saat rapat koordinasi dengan bupati Se-Sulbar melalui konferensi video pada Selasa 12 Mei lalu.

TEMPO | TRI S

 Artikel ini sebagian bersumber dari teras.id



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas