Mamuju, Sulbarkita.com -- Wakil Gubernur Sulbar, Enny Angraeni Anwar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Muhammad Idris mengadakan Rapat Kerja Pimpinan Lingkup Provinsi Sulbar (Rakerpimprov) di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar pada Kamis, 17 Januari 2019.
Rapat kerja itu bertujuan untuk memaksimalkan kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membangun komitmen kerja diawal 2019. “Pada tahap awal, kita melakukan rapat pimpinan dengan melihat evaluasi dan persentase para pimpinan OPD dan diakhir rapat nantinya kita dapat melihat hasilnya,” ujar Enny kepada awak media.
Menurut Enny, terdapat lima prioritas target pembangunan pada 2019, yakni perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebudayaan, perbaikan infrasruktur dan konektifitas, peningkatan ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan lingkungan hidup. “Program ini harus sinkron kepada masyarakat dan tidak tumpang tindih dalam bekerja,” katanya.
Mantan anggota DPR RI itu berharap, melalui rapat kerja dengan tema membangun infrasruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat merumuskan langkah taktis dalam menjalankan pemerintahan.
“Rapat itu diharapkan mampu menciptakan program-program prioritas, diantaranya peningkatan mutu pelayanan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan yang berkualitas, pengembangan nilai budaya serta target indikator capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ucap Enny.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat kerja tersebut sebagai upaya peninjauan kembali operasi manajemen OPD pada tahun sebelumnya agar lebih matang.
“Outputnya diharapkan mampu membangun komitmen bersama ditahap awal. Membangun tradisi sharing dan melakukan koreksi bagi kepala OPD dan unsur-unsur pimpinan lainnya. Selama ini, kadang ada kepala OPD yang bergerak sendiri dan tanpa koordinasi terlebih dahulu,” ujar Idris.
Pada kesempatan itu, Idris mengapresiasi delapan OPD yang telah mencapai target 97 persen serapan anggaran dan kinerja yang sangat memuaskan. Diantaranya, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dilingkup Sulbar.
“Kita akan mengoreksi bagian-bagian terlemah, misalnya konsoliodasi kebijakan yang satu dengan lainnya belum singkron,” kata Idris.
Mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar itu pun mengimbau peserta rapat agar menertibkan asset daerah yang masih dipakai. “Saya mengimbau kepada saudara-saudara yang memegang asset agar segera mengembalikannya. Kalau tidak, kita akan mengambil dengan unsur paksaan,” kata Idris.
ADVERTORIAL
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar