Mamuju, Sulbarkita.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat mengajukan usulan penambahan anggaran senilai Rp 1,2 Miliar melalui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan KPU Sulawesi Barat selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September mendatang.
“Anggaran kami tidak bisa mengakses seluruh tahapan (Pilkada). Kami berharap pemerintah provinsi dapat memfasilitasi hal itu,” ujar ketua KPU Sulbar, Rustang Rasud kepada awak media usai rapat koordinasi dengan DPRD Sulawesi Barat di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Rabu, 19 Februari 2020.
Menurut Rustang, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran untuk menjalankan kewajibannya dalam pesta demokrasi di tingkat kabupaten tersebut. “Kami memiliki kewajiban pada tahapan Pilkada. Ada banyak, misalnya pelaksanaan sidang monitoring, pencalonan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) perhitungan suara,” kata dia.
Rustang mengaku tambahan anggaran itu telah diusulkan sebelumnya, namun pemerintah provinsi mengatakan usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Perubahan. “Pemerintah mengarahkan ke APBD Perubahan, tapi kan itu sudah lewat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim menyambut baik usulan penambahan anggaran tersebut. Namun kata dia, pihaknya terlebih dahulu akan membicarakan penambahan anggaran tersebut dengan tim anggaran eksekutif.
“Karena pembahasan dan penetapan APBD telah lewat, jadi tentu diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus,” kata Abdul Rahim kepada awak media.
Oleh karena itu, Abdul Rahim menyatakan kemungkinan adanya program pemerintah yang dihapus atau dirasionalisasi. “Kalau memang disepakati, penambahan anggaran ini tentu ada konsekuensi terhadap program kegiatan pemerintah. Misalnya penghapusan program yang dapat ditunda sementara waktu atau rasionalisasi anggaran suatu program,” tuturnya.
Abdul Rahim menyatakan kinerja KPU Sulbar dalam Pilkada yang diselenggarakan di 4 kabupaten ini sangat intens dilakukan. Olehnya itu, ia menganggap penambahan anggaran sangat penting dilakukan. “Kami melihat KPU sangat intens melakukan pengawasan dan evaluasi. Jadi ini penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah provinsi,” ucapnya.
Senada dengan Abdul Rahim, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad juga merespons positif usulan penambahan anggaran KPU Sulbar. Namun ia menyebut usulan tersebut terlambat dan harus dikoordinasikan ulang.
“Pada intinya kami di sini mendukung suksesnya kegiatan di KPU Sulbar, seandainya ini diusulkan sekitar 5 bulan lalu (Sebelum penetapan APBD 2020) tentu tidak ada masalah karena usulan tambahan anggaran ini hanya 0,0 sekian persen dari total APBD Sulbar,” kata Syamsul Samad.
Erisusanto
Komentar Untuk Berita Ini (0)
Posting komentar